Penembakan 6 Laskar, Komnas HAM Kantongi Bukti Kuat yang Tidak Pernah Diketahui Khalayak Ramai
BACANEWS.ID - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut telah memiliki bukti yang kuat terkait penembakan 6 laskar Front Pembela Islam (FPI). Bukti dikumpulkan dari berbagai saksi termasuk Jasa Marga.
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan pihaknya telah memiliki bukti-bukti yang cukup untuk merangkai peristiwa penembakan 6 laskar FPI. Salah satu keterangan yang semakin membuat kasus terbuka berasal dari Jasa Marga.
Menurutnya, keterangan yang diberikan oleh Direktur Utama Jasa Marga Syubakti Syukur sangat ekslusif dan tidak pernah diketahui khalayak ramai.
“Kepada pihak Jasa Marga kami terima kasih karena memang terbuka, cukup detail yang diberikan, komitmennya menurut saya hebat. Kami dikasih beberapa informasi yang mungkin di publik juga tidak beredar,” katanya, Senin (14/12).
Sayangnya, Anam enggan membeberkan secara detail infromasi yang dimaksud. Menurutnya, tugas Komnas HAM untuk merangkai peristiwa tersebut menjadi terang.
“Komnas HAM bekerja untuk memperdalam dari titik yang paling ujung ke ujung dan di luar titik. Kontribusi dari informasi yang diberikan oleh pihak Jasa Marga akan menambah terangnya peristiwa ini,” ujarnya.
Dia memastikan, Komnas HAM telah memegang bukti-bukti yang cukup untuk merangkai peristiwa tersebut. Bahkan Komnas HAM telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) sebanyak tiga atau empat kali.
“Kami dapatkan barang dari seluruh proses tata kelola tersebut, termasuk juga dari Jasa Marga. Informasi dan sebagainya, olah TKP tiga atau empat kali datang ke sana kami mendapatkan barang yang dilihat dan bisa dipegang,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Dirut PT Jasamarga Syubakti Syukur hanya menyebut telah memberikan keterangan dan dokumen terkait peristiwa yang terjadi di Tol Jakarta-Cikampek kepada Komnas HAM.
Begitupun dengan penjelasan terkait CCTV di kawasan tersebut dikatakan banyak orang rusak.
“Kalau kemudian mengenai CCTV yang kemudian dikabarkan rusak, itu sebenarnya enggak, CCTV kita itu semuanya berfungsi,” katanya.
Syubakti menyampaikan, Tol Jakarta-Cikampek terpasang ratusan CCTV. Rekaman CCTV yang terjadi pada KM 50 bukan rusak, melainkan terdapat gangguan pengiriman data.
“Jadi CCTV kita di Jakarta-Cikampek maupun elevated di bawahnya itu ada 277 CCTV yang kemarin memang kebetulan terganggu itu bukan CCTV-nya. CCTV tetap berfungsi, tapi pengiriman data itu terganggu hanya 24 CCTV dari KM 48, 49 sampe 72,” ujarnya.
Kendati demikian, Syubakti menyebut CCTV pada lokasi kejadian tidak terekam. Karena terdapat kesalahan pada pengiriman data perekaman CCTV.
“Kalau di luar yang 23 itu, sekian jam, sekian jam itu dari jam 4.50 atau jam 5 sampai 4 besoknya itu di 23 titik itu enggak kekirim data. Nggak ada rekaman,” ujar Syubaki.
Sementara Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran mengklaim telah menyajikan fakta terkait bentrok antara anggota polisi dengan Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek KM 50.
“Kami mau menyajikan fakta, kami tidak mau membangun narasi dan itu akan kami support kepada semuanya,” katanya usai mendatangi Komnas HAM.
Fadil memenuhi panggilan Komnas HAM untuk diminta keterangan terkait peristiwa yang menewaskan enam anggota Laskar FPI.
Fadil mengatakan akan selalu kooperatif berkaitan dengan investigasi yang dilakukan Komnas HAM. Jenderal bintang dua ini mengaku seluruh fakta di lapangan akan disampaikan secara transparan dan akuntabel.
“Polda Metro Jaya akan transparan dan memberikan ruang kepada Komnas HAM agar hasil investigasi ini menjadi akuntabel di mata publik,” ujarnya.
Fakta-fakta yang diberikannya berbasis scienetific crime investigation.
“Dan saya taat hukum hari ini, saya dipanggil saya datang, saya datang sendiri tak pakai diantar banyak-banyak orang,” katanya.
Sementara anggota politisi PKS Aboe Bakar Al-Habsy meminta Komnas HAM lebih proaktif mengawal kasus tewasnya enam laskar FPI.
“Saya berharap mitra-mitra kami lebih proaktif, khususnya Komnas HAM,” kata Anggota Komisi III DPR ini.
Dia melihat kasus yang terjadi pada Senin (7/12) dini hari itu sangat berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia.
“Ini bukan masalah ringan, tapi ini masalah serius yang menyangkut hak asasi manusia dan juga menyangkut kepercayaan seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Sementara Mantan politisi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean meminta Komnas HAM tidak banyak berasumsi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap polisi dan FPI.
“Ada baiknya @KomnasHAM tidak terlalu banyak bicara sebelum melakukan pemeriksaan terhadap semua pihak agar komentarnya utuh dan tidak sepotong-sepotong yang berpotensi membentuk opini dan kontroversi,” ujar Ferinand di akun twitternya, Senin (14/12).
“Jika baru mendengar satu pihak sdh komentar dan seolah sdh berkesimpulan, akan jadi konflik,” tuturnya lagi.
Lebih lanjut Ferdinand mengatakan, dia lebih memilih percaya kepolisian dalam kejadian itu. Menurutnya polisi telah bekerja profesional.
“Bagi saya, tak mungkin Polisi asal tembak atau main tembak untuk menghabisi nyawa orang. Untuk mendapatkan senjata, Polisi tak mudah begitu saja. Sekelas teroris Nurdin M Top saja berusaha ditangkap hidup-hidup. Polisi menembak untuk melumpuhkan pasti punya alasan kuat. Saya percaya Polisi,” tegasnya.
Sumber: fajar.co.id