Pemerintah Mau Impor Beras, Susi Protes: Pak Presiden Stop Impor, Masyarakat Mau Panen
BACANEWS.ID - Rencana pemerintah yang ingin membuka keran impor beras ditanggapi beragam, terutama setelah kemarin Presiden Jokowi baru saja menggaungkan untuk membenci produk impor.
Satu diantara mereka yang protes adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti yang disampaikan melalui akun Twitternya yang meminta Jokowi untuk stop impor beras.
"Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untuk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi @KemenBUMN @kementan @Kemendag," ungkap Sudi di Twitternya seperti yang dikutip, Selasa (16/3/2021).
Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan M Lutfi berencana untuk melakukan impor beras untuk menjaga pasokan atau iron stock.
Lutfi memastikan beras impor baru akan dikeluarkan jika memang diperlukan. Sehingga tidak mengganggu pasokan produksi petani dalam negeri.
Impor 1 juta ton beras itu terdiri dari 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Lalu kebijakan yang kedua, adalah penyerapan gabah oleh Perum Bulog setara beras 900.000 ton. Penyerapan itu dilakukan saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni sampai September 2021.
Anehnya justru Bulog mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang penyimpanan jika pemerintah harus melakukan impor lagi 1 ton beras.
Seperti yang dilansir Antara, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia, namun ia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.
"Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Budi yang akrab disapa Buwas tersebut.
Dia menyebut Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Buwas melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Buwas menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Buwas yang juga merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut mengungkapkan kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang menyebabkan sulitnya penyaluran beras tersebut. Bulog menyebut pihaknya perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.
Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.
Namun beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokai sebanyak 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.
Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 tersebut akan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Namun menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan. (*)
Satu diantara mereka yang protes adalah Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti seperti yang disampaikan melalui akun Twitternya yang meminta Jokowi untuk stop impor beras.
"Pak Presiden yth. Mohon stop impor beras, masyarakat masih ada yg panen, panen juga berlimpah. Mohon berikan dukungan kpd Pak Kabulog untuk tidak melakukan impor. Juga melarang yg lain. @jokowi @KemenBUMN @kementan @Kemendag," ungkap Sudi di Twitternya seperti yang dikutip, Selasa (16/3/2021).
Seperti yang diketahui beberapa waktu lalu Menteri Perdagangan M Lutfi berencana untuk melakukan impor beras untuk menjaga pasokan atau iron stock.
Lutfi memastikan beras impor baru akan dikeluarkan jika memang diperlukan. Sehingga tidak mengganggu pasokan produksi petani dalam negeri.
Impor 1 juta ton beras itu terdiri dari 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton sesuai dengan kebutuhan Perum Bulog.
Lalu kebijakan yang kedua, adalah penyerapan gabah oleh Perum Bulog setara beras 900.000 ton. Penyerapan itu dilakukan saat panen raya pada Maret sampai dengan Mei 2021 dan 500.000 ton pada Juni sampai September 2021.
Anehnya justru Bulog mengaku kesulitan dalam menyalurkan beras yang ada di gudang penyimpanan jika pemerintah harus melakukan impor lagi 1 ton beras.
Seperti yang dilansir Antara, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta, Senin, mengatakan pihaknya siap untuk menampung beras hingga 3,6 juta ton sesuai kapasitas gudang Bulog di seluruh Indonesia, namun ia meminta agar ada pangsa pasar untuk menyalurkan beras yang diserap.
"Kalau kami membeli sebanyak apapun kami siap, asalkan hilirnya dipakai," kata Budi yang akrab disapa Buwas tersebut.
Dia menyebut Bulog telah kehilangan pangsa pasar sebesar 2,6 juta ton beras per tahun dikarenakan Program Rastra (beras untuk keluarga sejahtera) diganti oleh pemerintah menjadi Bantuan Pangan Nontunai (BPNT).
Yang tadinya masyarakat mendapatkan bansos berupa beras dari Bulog, kini diberikan bantuan secara nontunai yang bisa dibelanjakan sendiri oleh masyarakat penerima manfaat di warung-warung yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial.
Buwas melaporkan persediaan beras per 14 Maret 2021 di gudang Bulog mencapai 883.585 ton dengan rincian 859.877 ton merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP), dan 23.708 ton stok beras komersial.
Dari jumlah stok CBP yang ada saat ini, Buwas mengungkapkan terdapat beras turun mutu eks impor tahun 2018 sebanyak 106.642 ton dari total impor beras tahun 2018 sebesar 1.785.450 ton.
Buwas menyebut beras yang sudah dalam masa simpan tahunan keseluruhannya berjumlah 461 ribu ton. Sementara beras sisa impor tahun 2018 yang masih tersedia di gudang Bulog yaitu 275.811 ton, dengan sebanyak 106.642 ton di antaranya mengalami turun mutu.
Buwas yang juga merupakan mantan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) tersebut mengungkapkan kesalahan pada impor beras tahun 2018 dikarenakan rata-rata jenisnya merupakan jenis beras pera yang tidak sesuai dengan selera masyarakat Indonesia yang menyebabkan sulitnya penyaluran beras tersebut. Bulog menyebut pihaknya perlu mencampur beras impor tersebut dengan beras produksi dalam negeri agar bisa disalurkan ke masyarakat.
Pada Maret 2020, lanjut Buwas, beras impor tahun 2018 masih tersisa sekitar 900 ribu ton. Beras tersebut kemudian digunakan untuk penyaluran bantuan sosial dari Kementerian Sosial dan bantuan langsung dari Presiden kepada masyarakat dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi.
Namun beras tersebut hanya tersalurkan sekitar 450 ribu ton dari alokai sebanyak 900 ribu ton. Sisanya, hingga kini sebanyak 275.811 ton beras impor tahun 2018 masih tersimpan di gudang Bulog dengan 106.642 ton di antaranya sudah mengalami turun mutu.
Rencananya, kata Buwas, beras sisa impor tahun 2018 tersebut akan diolah menjadi tepung yang akan ditangani oleh Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian. Namun menurutnya, Bulog sudah mendapatkan penugasan impor beras 1 juta ton kendati sisa impor beras tahun 2018 belum diselesaikan. (*)