Mudik Dilanggar Yang Tidak Mudik Berwisata, Bukti Pemerintah Tidak Tegas!
BACANEWS.ID - Tidak tegasnya aturan larangan mudik beberapa waktu lalu dan dibukanya destinasi wisata, diyakini menjadi andil yang cukup besar dalam peningkatan kasus Covid-19 saat ini.
Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi mengatakan, sekalipun masyarakat sudah dilarang mudik, tetapi tidak tegasnya penerapan di lapangan membuat 1,5 juta pemudik lolos ke kampung halaman.
Bahkan, lanjutnya, sekalipun masyarakat patuh tidak bepergian jauh atau mudik, mereka tetap berkerumun di tempat-tempat wisata yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah.
"Destinasi wisata tidak ditutup, hingga yang tidak mudik pun lari ke tempat-tempat wisata hingga terjadi kerumunan," kata Intan Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal restoran atau rumah makan hingga pusat perbelanjaan yang diizinkan beroperasi walaupun pengunjung dibatasi.
Hal-hal seperti itulah, kata dia, yang membuat kemudian masyarakat terbawa suasana kelonggaran hingga abai pada prokes. Padalah, semua berawal dari pemerintah yang tidak tegas dengan aturan pembatasan yang dibuat.
"Tidak bisa disalahkan kepada masyarakat melanggar prokes, itu memang harus ada kesadaran. Ibaratnya kita buang sampah tapi kalau tempat sampahnya tidak disediakan kan sama saja bohong," ucap Intan. (RMOL)
Anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi mengatakan, sekalipun masyarakat sudah dilarang mudik, tetapi tidak tegasnya penerapan di lapangan membuat 1,5 juta pemudik lolos ke kampung halaman.
Bahkan, lanjutnya, sekalipun masyarakat patuh tidak bepergian jauh atau mudik, mereka tetap berkerumun di tempat-tempat wisata yang diizinkan beroperasi oleh pemerintah.
"Destinasi wisata tidak ditutup, hingga yang tidak mudik pun lari ke tempat-tempat wisata hingga terjadi kerumunan," kata Intan Kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/6).
Legislator Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyinggung soal restoran atau rumah makan hingga pusat perbelanjaan yang diizinkan beroperasi walaupun pengunjung dibatasi.
Hal-hal seperti itulah, kata dia, yang membuat kemudian masyarakat terbawa suasana kelonggaran hingga abai pada prokes. Padalah, semua berawal dari pemerintah yang tidak tegas dengan aturan pembatasan yang dibuat.
"Tidak bisa disalahkan kepada masyarakat melanggar prokes, itu memang harus ada kesadaran. Ibaratnya kita buang sampah tapi kalau tempat sampahnya tidak disediakan kan sama saja bohong," ucap Intan. (RMOL)