Sebelum Meninggal Mendadak di Pesawat, Wabup Sangihe Surati Menteri ESDM Tolak Tambang
BACANEWS.ID - Wakil Bupati Kepulauan Sangihe Helmud Hontong sempat mengirim surat ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebelum meninggal dunia secara mendadak di dalam pesawat Lion Air rute Denpasar ke Makassar.
Berdasarkan foto yang beredar, surat tersebut dikirimkan ke Jakarta pada tanggal 28 April 2021, dan ditandatangani langsung oleh Awabub Helmud Hontong.
Isi suratnya, Helmud meminta agar Kementerian ESDM membatalkan Surat Izin bernomor 163/K/MB.04/DJB/2021 tentang operasi tambang emas seluas 42 ribu hektare diterbitkan 29 Januari 2021.
Ia menyebutkan beberapa alasan agar Menteri ESDM mengevaluasi kembali pemberian izin pertambangan.
Pada poin awal, Helmud menyebut kegiatan pertambangan di Pulau Sangihe tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Sangihe sendiri merupakan pulau kecil seluas 737 hektare yang dinilai rentan terkena dampak aktivitas pertambangan.
Poin selanjutnya menyebut, penguasaan wilayah pertambangan akan berdampak pada hilangnya hak atas kepemilikan tanah atau kebun masyarakat.
Dikhawatirkan juga bahwa masyarakat akan terusir dari tanahnya dan berpotensi melahirkan permasalahan sosial.
Dalam surat itu juga disebutkan, kegiatan pertambangan hanya memberi keuntungan pada pemegang kontrak karya, namun tak memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan meninggalkan kerusakan lingkungan.
Dijelaskan pula bahwa gelombang penolakan di kalangan masyarakat terjadi secara masif. Lokasi Kepulauan Sangihe yang berada di perbatasan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak serius jika terjadi konflik, terlebih pada sisi pertahanan negara.
Pada bagian akhir surat itu, ia meminta agar wilayah pertambangan yang ada di Sangihe bisa dijadikan sebagai pertambangan rakyat.
Dalam surat tersebut tertulis beberapa tembusan, diantaranya ialah menteri Lingkungan Hidup RI serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Publik kaitkan dengan kasus Munir
Mengetahui kabar meninggalnya Wabup Sangihe, warganet lantas mengaitkan dengan surat tersebut. Ada juga yang menyamakannya dengan peristiwa kematian aktivis Munir.
"Diberitanya, bapak wagub ini menolak dengan tegas. Wajar ga klo semua orang curiga klo ini ada sangkut pautnya sama perusahaan tambang itu? Hmmm," ujar warganet.
"Pastii, elittt elit kelakuan. "Selama pelaku munir belum diungkap sebenarnya, maka selama kamu berpendapat benar maka nyawamu terancam!." -Pandji Pragiwaksono," timpal lainnya.
"Kasus munir masih mangkrak. Sekarang ada lagi yang di "munir" kan. usut tuntas!" kata warganet.
"Dari dulu sudah kaya gtu, mulai dari munir, marsinah, wiji tukul, orang jujur yg menggangu posisi suatu bisnis atau pemerintahan pasti dihabisin," sambung yang lain.
Di lain sisi, pihak Lion Air, maskapai yang digunakan oleh Helmud Hontong untuk terbang dari Denpasar ke Makassar, juga telah memberi penjelasan.
Lewat Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, pihaknya mengatakan, pelaksanaan operasional serta penanganan penumpang bernama Helmud Hontong sudah sesuai standar prosedur (SOP).[sc]
Berdasarkan foto yang beredar, surat tersebut dikirimkan ke Jakarta pada tanggal 28 April 2021, dan ditandatangani langsung oleh Awabub Helmud Hontong.
Isi suratnya, Helmud meminta agar Kementerian ESDM membatalkan Surat Izin bernomor 163/K/MB.04/DJB/2021 tentang operasi tambang emas seluas 42 ribu hektare diterbitkan 29 Januari 2021.
Ia menyebutkan beberapa alasan agar Menteri ESDM mengevaluasi kembali pemberian izin pertambangan.
Pada poin awal, Helmud menyebut kegiatan pertambangan di Pulau Sangihe tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.
Sangihe sendiri merupakan pulau kecil seluas 737 hektare yang dinilai rentan terkena dampak aktivitas pertambangan.
Poin selanjutnya menyebut, penguasaan wilayah pertambangan akan berdampak pada hilangnya hak atas kepemilikan tanah atau kebun masyarakat.
Dikhawatirkan juga bahwa masyarakat akan terusir dari tanahnya dan berpotensi melahirkan permasalahan sosial.
Dalam surat itu juga disebutkan, kegiatan pertambangan hanya memberi keuntungan pada pemegang kontrak karya, namun tak memberi kesejahteraan bagi masyarakat dan meninggalkan kerusakan lingkungan.
Dijelaskan pula bahwa gelombang penolakan di kalangan masyarakat terjadi secara masif. Lokasi Kepulauan Sangihe yang berada di perbatasan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak serius jika terjadi konflik, terlebih pada sisi pertahanan negara.
Pada bagian akhir surat itu, ia meminta agar wilayah pertambangan yang ada di Sangihe bisa dijadikan sebagai pertambangan rakyat.
Dalam surat tersebut tertulis beberapa tembusan, diantaranya ialah menteri Lingkungan Hidup RI serta Menteri Kelautan dan Perikanan RI.
Publik kaitkan dengan kasus Munir
Mengetahui kabar meninggalnya Wabup Sangihe, warganet lantas mengaitkan dengan surat tersebut. Ada juga yang menyamakannya dengan peristiwa kematian aktivis Munir.
"Diberitanya, bapak wagub ini menolak dengan tegas. Wajar ga klo semua orang curiga klo ini ada sangkut pautnya sama perusahaan tambang itu? Hmmm," ujar warganet.
"Pastii, elittt elit kelakuan. "Selama pelaku munir belum diungkap sebenarnya, maka selama kamu berpendapat benar maka nyawamu terancam!." -Pandji Pragiwaksono," timpal lainnya.
"Kasus munir masih mangkrak. Sekarang ada lagi yang di "munir" kan. usut tuntas!" kata warganet.
"Dari dulu sudah kaya gtu, mulai dari munir, marsinah, wiji tukul, orang jujur yg menggangu posisi suatu bisnis atau pemerintahan pasti dihabisin," sambung yang lain.
Di lain sisi, pihak Lion Air, maskapai yang digunakan oleh Helmud Hontong untuk terbang dari Denpasar ke Makassar, juga telah memberi penjelasan.
Lewat Corporate Communications Strategic of Lion Air, Danang Mandala Prihantoro, pihaknya mengatakan, pelaksanaan operasional serta penanganan penumpang bernama Helmud Hontong sudah sesuai standar prosedur (SOP).[sc]