Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

ICW Sentil Moeldoko dan Ribka Tjiptaning Terkait Ivermectin

BACANEWS.ID - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan dugaan keterkaitan anggota partai politik, pejabat publik, dan pebisnis dalam penggunaan obat Ivermectin untuk menanggulangi Covid-19.

Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dan politikus PDIP Ribka Tjiptaning Proletariyati disinggung dalam temuan ICW tersebut.

"Perusahaan [PT Harsen Laboratories] punya relasi dengan sejumlah pihak di antaranya dengan politikus dan pejabat publik," ujar Peneliti ICW, Egi Primayogha dalam diskusi 'Berburu Rente di Tengah Krisis' yang dilaksanakan secara daring, Kamis (22/7).

PT Harsen Laboratories diketahui jadi sorotan publik setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyidak gudang perusahaan. BPOM menduga perusahaan tersebut telah melakukan produksi ilegal obat Ivermectin dengan merek dagang Ivermax 12.

Egi mengatakan, PT Harsen Laboratories memiliki sejumlah pengurus di antaranya Herman Sunaryo, pasangan suami istri Haryoseno-Runi Adianti, Iskandar Purnomohadi, dan Sofia Koswara.

Haryoseno-Runi tercatat dalam dokumen Panama Papers dan diketahui terafiliasi dengan perusahaan cangkang bernama Unix Capital Ltd yang berbasis di British Virgin Island.

Sofia Koswara diketahui merupakan Wakil Presiden PT Harsen Laboratories. Sofia disebut mempunyai jabatan di Front Line Covid-19 Critical Care (FLCCC), di mana anggota FLCC adalah Budhi Antariksa yang juga merupakan tim uji klinis Ivermectin dan dokter kepresidenan.

Selain itu, Sofia memiliki afiliasi dengan PT Noorpay Perkasa. Ia disebut sebagai direktur dan pemegang saham perusahaan tersebut.

"PT Noorpay Perkasa punya keterkaitan dengan KSP Moeldoko. Salah satu pemilik saham PT Noorpay selain Sofia adalah Joanina Rachma, anak Moeldoko. Joanina menjadi pemegang saham mayoritas. Dia juga diketahui sebagai tenaga khusus/ahli di KSP," terang Egi.

"Keterkaitan Sofia dengan Moeldoko juga terlihat di beberapa kesempatan, di antaranya adalah ketika PT Noorpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dalam hal ekspor beras. Moeldoko sebagai ketua umum HKTI," sambungnya.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi Moeldoko untuk meminta klarifikasi terkait temuan ICW, namun belum mendapat respons dan jawaban hingga berita ini ditulis.

Polemik penggunaan Ivermectin versi ICW juga menyeret nama Ribka Tjiptaning. Egi menyoroti nama Riyo Kristian Utomo selaku Direktur Marketing PT Harsen Laboratories sekaligus anak kandung Ribka.

"Nama Riyo sempat ditampik sebagai pengurus PT Harsen. Setelah kami telusuri, ternyata Riyo adalah anak kandung dari Ribka Tjiptaning politikus PDIP, anggota DPR RI yang namanya sempat menjadi kontroversi saat menolak vaksin," ucap Egi.

Egi menjelaskan keterkaitan Ribka dengan PT Harsen juga terlihat saat perusahaan tersebut memberikan bantuan sembako dan face shield kepada Ribka. Hal itu, terang Egi, diketahui berdasarkan video amatir yang ICW dapatkan.

"Ini jadi pertanyaan. Bagaimana sebetulnya peran Ribka secara lebih jauh dalam hal Ivermectin dan lebih besar lagi, apakah ada peran PDIP di situ," kata Egi.

"Apakah Ribka berjalan untuk kepentingan partai ataukah kepentingan sendiri. Namun, bagaimanapun itu, Ribka tetap tercatat sebagai anggota PDIP, dia punya jabatan di situ, sehingga apa pun yang dia lakukan tak bisa dilepaskan dari PDIP," sambungnya.

Ribka menepis temuan ICW tersebut saat dimintai klarifikasi. "Saya kenal dengan pengurus PT Harsen pun juga tidak," ujar Ribka kepada CNNIndonesia.com.

Direktur Marketing Harsen Laboratories, Riyo Kristian Utomo, sempat mempertanyakan niat BPOM menghambat distribusi Ivermectin sebagai senjata rakyat dalam perang melawan Covid-19.

Namun, belakangan, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1971 itu menyampaikan permintaan maaf atas polemik yang terjadi. Permintaan maaf dilayangkan secara khusus kepada BPOM.

BPOM dalam rilis terbarunya kembali menegaskan bahwa pihaknya belum memberi izin Ivermectin sebagai obat terapi penanganan Covid-19. Ivermectin saat ini masih dalam tahap uji klinis di delapan rumah sakit yang telah ditunjuk pemerintah.[cnn]