Mahasiswa Muhammadiyah Gelar Unjuk Rasa: Jokowi Ma'ruf Gagal Total, Mundur!
BACANEWS.ID - Puluhan mahasiswa dari Aliansi Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Satu berunjuk rasa di depan kampusnya Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama "Jokowi Ma'ruf Gagal Total."
Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.
"Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat," kata Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).
Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin untuk mundur dari jabatannya.
Mahasiswa juga membagikan kertas berisi pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
"Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif, masifnya praktik KKN oleh oknum birokrat di lingkup pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan," demikian tertulis dalam pernyataan sikap Aliansi Unimuh Satu.
Mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka yang merupakan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang maka terus mengalami kemunduran. Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal," menurut mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Batalkan RUU PPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga Covid-19," demikian tuntutan mahasiswa.
Aksi mahasiswa Aliansi Unismuh Satu itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, Juru Bicara Preiden Fadjroel Rachman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.
"Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi. Jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com. []
Mereka menutup seluruh ruas jalan dengan menahan truk serta membakar ban sehingga mengakibatkan kemacetan panjang kendaraan.
Dalam aksinya, mahasiswa membawa beberapa tuntutan dengan isu utama "Jokowi Ma'ruf Gagal Total."
Ketua BEM Ekonomi Dan Bisnis Unismuh Makassar, Darmawan dalam orasinya, mengatakan, bahwa kondisi bangsa saat ini sangat memprihatinkan. Kata dia, banyak produk kebijakan DPR dan pemerintah yang dianggap tidak mewakili aspirasi masyarakat.
"Kami mengganggap seluruh kebijakan Jokowi Ma'aruf sudah gagal total yang tidak menguntungkan bagi masyarakat," kata Darmawan di Makassar, Selasa (6/7).
Dalam aksi tersebut mereka juga membawa kain bertuliskan tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Ma'aruf Amin untuk mundur dari jabatannya.
Mahasiswa juga membagikan kertas berisi pernyataan sikap. Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menilai bahwa selama kepemimpinan Jokowi terjadi proses deregulasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan semangat dan cita-cita negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
"Penegakan hukum masih tebang pilih dan diskriminatif, masifnya praktik KKN oleh oknum birokrat di lingkup pemerintahan, supremasi masyarakat sipil dilemahkan," demikian tertulis dalam pernyataan sikap Aliansi Unimuh Satu.
Mahasiswa menilai bahwa pemerintah tidak konsisten dalam menetapkan dan memutuskan pengunduran kuliah tatap muka yang merupakan ketidakbecusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia.
"Selama kondisi pandemi ini terus dikomersilkan, maka pendidikan karakter untuk generasi masa datang maka terus mengalami kemunduran. Pendidikan yang masih tetap dilakukan dengan daring kami anggap tidak efektif dan tidak ideal," menurut mahasiswa.
Tak hanya itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan Perppu dan menyelamatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Batalkan RUU PPN dan hentikan komersialisasi pendidikan dan juga Covid-19," demikian tuntutan mahasiswa.
Aksi mahasiswa Aliansi Unismuh Satu itu berlangsung dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.
Menanggapi pernyataan sikap mahasiswa, Juru Bicara Preiden Fadjroel Rachman mengatakan kritik mahasiswa merupakan hal yang biasa.
"Pak Jokowi sudah menjawab untuk BEM UI. Kritik itu biasa dalam demokrasi. Jantungnya demokrasi. Patuhi saja peraturan perundangan yang ada dalam melakukan kritik," kata Fadjroel kepada CNNIndonesia.com. []