PB HMI: Presiden Jokowi Tidak Mampu Lagi Mengelola Negara!
BACANEWS.ID - PB HMI Komisi kepemudaan dan kemahasiswaan menggelar mimbar virtual dengan tema Gerakan Nasional HMI selamatkan Indonesia.
Kegiatan virtual ini dibuka dengan opening speech Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail yang menyampaikan bahwa, gagasan mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia.
“Mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami nilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia,” kata Affandi, Minggu (15/8).
Sementara, ketua PB HMI Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Ari Kapitang dalam pidato pembukanya, mengungkapkan bahwa HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa.
“HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa, itu iktiar kita semua sampai muncul ide mimbar virtual ini, Selain itu, kami juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bersatu melawan ketidakadilan," ujarnya.
Kegiatan virtual ini menghadirkan beberapa pemantik orasi antara lain mantan Ketum PB HMI, Chumaidi Syarif Romas, Pengamat Politik Nasional juga Mantan Aktivis reformasi 98 Ubedillah Badrun serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.
Dalam orasinya, Rai Rangkuti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mengalami kemerosotan yakni perlindungan HAM, Gerakan anti korupsi, kebebasan berpendapat, demokratisasi dan institusi kepolisian yang mesti terus dibenahi.
Sementara Ubedillah badrun memberikan catatan bahwa ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberantasan korupsi ditengah pandemi Covid-19, demokratisasi yang cederung menjadi oligarki, kasus HAM, Perekonomian dan upaya penanggulangan pandemic covid 19 yang tidak tepat.
Selain itu, Chumaidi Syarif Romas menyampaikan bahwa banyak problematikan bangsa yang mesti diselesaikan, HMI harus menjadi mitra kritis pemerintah yang terus memberikan kritik konstruktif untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Mimbar virtual menjadi semakin menarik saat beberapa ketua-ketua umum HMI Badko dan Cabang Se-Indonesia juga memberikan orasinya yang berkaitkan dengan problematika keumatan dan kebangsaan yang cukup kompleks itu.[rmol]
Kegiatan virtual ini dibuka dengan opening speech Ketua Umum PB HMI Affandi Ismail yang menyampaikan bahwa, gagasan mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia.
“Mimbar virtual ini merupakan serangkaian agenda penting PB HMI dalam memberikan kritikan-kritikan konstruktif terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo yang kami nilai sudah tidak mampu lagi mengelola negara Indonesia,” kata Affandi, Minggu (15/8).
Sementara, ketua PB HMI Komisi Kepemudaan dan Kemahasiswaan Ari Kapitang dalam pidato pembukanya, mengungkapkan bahwa HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa.
“HMI akan terus menjadi garda terdepan dalam hal memperjuangkan keadilan dan kepentingan umat dan bangsa, itu iktiar kita semua sampai muncul ide mimbar virtual ini, Selain itu, kami juga mengajak kepada semua elemen bangsa untuk bersatu melawan ketidakadilan," ujarnya.
Kegiatan virtual ini menghadirkan beberapa pemantik orasi antara lain mantan Ketum PB HMI, Chumaidi Syarif Romas, Pengamat Politik Nasional juga Mantan Aktivis reformasi 98 Ubedillah Badrun serta Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti.
Dalam orasinya, Rai Rangkuti menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan sektor-sektor yang mengalami kemerosotan yakni perlindungan HAM, Gerakan anti korupsi, kebebasan berpendapat, demokratisasi dan institusi kepolisian yang mesti terus dibenahi.
Sementara Ubedillah badrun memberikan catatan bahwa ada beberapa hal yang mestinya menjadi fokus perhatian pemerintah diantaranya adalah pemberantasan korupsi ditengah pandemi Covid-19, demokratisasi yang cederung menjadi oligarki, kasus HAM, Perekonomian dan upaya penanggulangan pandemic covid 19 yang tidak tepat.
Selain itu, Chumaidi Syarif Romas menyampaikan bahwa banyak problematikan bangsa yang mesti diselesaikan, HMI harus menjadi mitra kritis pemerintah yang terus memberikan kritik konstruktif untuk kemajuan bangsa Indonesia.
Mimbar virtual menjadi semakin menarik saat beberapa ketua-ketua umum HMI Badko dan Cabang Se-Indonesia juga memberikan orasinya yang berkaitkan dengan problematika keumatan dan kebangsaan yang cukup kompleks itu.[rmol]