CEK: Tiongkok Minta Indonesia Menjual Pulau Jawa dan Sumatera Untuk Membayar Utang , Benarkah?
BACANEWS.ID - Tiongkok menjadi salah satu negara yang memberikan utang paling besar ke Indonesia.
Untuk membayar utang tersebut, disebutkan jika Tiongkok meminta Indonesia menjual pulau Jawa dan Sumatera kepada mereka.
Hal ini bermula dengan adanya foto Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.
Dengan kondisi sedang berjabat tangan disertai narasi tersebut:
“Utang Negara Bertambah, Cina minta Pulau Sumatera dan Jawa Dijual untuk Utang RI.”
Lantas, benarkah jika Tiongkok meminta Indonesia untuk menjual pulau Jawa dan Sumatera untuk membayar utang?
Dari laman Turn Back Hoax, foto yang beredar tersebut diambil dari jepretan fotografer Reuters saat kunjungan Joko Widodo ke Tiongkok.
Kedatangannya itu dalam rangka peringatan ulang tahun ke-65 hubungan kedua negara pada Maret 2015, di Balai Agung Rakyat di Beijing.
Hoaks mengenai Tiongkok bukan hanya ini, sebelumnya beredar hoaks yang menyebutkan jika Tiongkok akan mengirim pasukannya ke Indonesia jika tragedi 98 terulang.
Faktanya isu tersebut sempat beredar di tahun 2016 setelah peristiwa Aksi pada tanggal 4 November 2016 atau dikenal dengan nama Aksi 411.
Isu mengenai Tiongkok akan mengirim pasukannya ke Indonesia ini pernah ditanggapi oleh pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
Pihak Kemenlu diketahui telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai kebenaran isu tersebut.
Hasil klarifikasi itu didapat bahwa Perdana Menteri RRT tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang beredar.
“Selamat sore tweeps, hati-hati dengan pemberitaan dari media online seperti ini,” cuit akun Twitter Resmi Kemenlu (@Kemlu_RI) pada tanggal 8 November 2016.
Pihak Kemenlu diketahui telah melakukan klarifikasi langsung kepada pihak Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) mengenai kebenaran isu tersebut.
Hasil klarifikasi itu didapat bahwa Perdana Menteri RRT tidak pernah mengeluarkan pernyataan seperti yang beredar.
“Selamat sore tweeps, hati-hati dengan pemberitaan dari media online seperti ini,” cuit akun Twitter Resmi Kemenlu (@Kemlu_RI) pada tanggal 8 November 2016.